"Tak Ada Rekayasa Politik dalam Kasus Anas"

Arief Setyadi - Okezone

Anas Urbaningrum

JAKARTA- Anas Urbaningrum resmi menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang. Anas menyebut, penetapannya sebagai tersangka adalah hasil rekayasa politik.

Tapi, menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, penetapan tersebut bukanlah rekayasa politik. Ari mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat hanya memanfaatkan langkah KPK yang tengah  mengusut keterlibatan Anas dalam kasus proyek sport center Hambalang untuk menyingkirkan Anas.

"Tidak ada rekayasa politik, tapi Demokrat ini memanfaatkan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," kata Ari saat berbincang dengan Okezone, Minggu (24/2/2013).

Tak hanya Majelis Tinggi partai Demokrat saja yang memanfaatkan kasus Hambalang, kata Ari, Anas juga melakukan upaya yang sama. Seperti, saat Anas menyebut statusnya merupakan rekayasa politik, dan bukan akhir segalanya. “Itu sebetulnya sebagai upaya Anas untuk melakukan politisasi hukum. Majelis Tinggi dan Anas itu sama saja, saling memanfaatkan hukum dan membangun bingkai publik," katanya.

Untuk diketahui, hubungan Anas dan kubu Cikeas kurang harmonis. Hal itu bermula dari kongres PD 2010, dimana kala itu, Anas terpilih sebagai Ketua Umum. Sayangnya, Anas bukan nama yang diinginkan kubu Cikeas memimpin Partai Pemenang Pemilu ini. Upaya menyingkirkan Anas pun terus dilakukan.